Semarang. Bestarinesia.com – Kementerian Agama Republik Indonesia mengadopsi model pendidikan inklusif dari LP Ma’arif NU PWNU Jawa Tengah dalam pengembangan madrasah inklusif di Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan Capacity Building Madrasah/Sekolah Inklusif yang digelar di Hotel Siliwangi Semarang, Jumat (13/6/2025).
Ketua LP Ma’arif NU PWNU Jawa Tengah, Fakhruddin Karmani, menyampaikan bahwa sejumlah modul dan buku pedoman inklusi di lingkungan Kementerian Agama merupakan hasil pengembangan dari karya LP Ma’arif.
“Modul madrasah inklusif Kemenag sebagian besar bersumber dari modul yang kami susun. Bahkan lahirnya Forum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) yang kini sudah mendapat SK dari Dirjen Pendis juga merupakan inisiatif dari LP Ma’arif NU Jawa Tengah,” ungkapnya.
Fakhruddin menambahkan bahwa pihaknya berharap Unit Layanan Disabilitas (ULD) dapat segera dihadirkan di madrasah. “Karena kebutuhan akan layanan ini nyata. Dan ketika institusi lain belum siap, LP Ma’arif NU siap menjadi yang terdepan,” tegasnya.
Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mereviu modul inklusi bersama para ahli dan praktisi, guna meningkatkan kualitas pembelajaran bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK).
Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah, KH. Abdul Ghaffar Rozin, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai langkah LP Ma’arif NU sudah berada di jalur yang benar dalam menjamin hak pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
“Ini adalah bentuk komitmen untuk memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada ABK. Kita harus memberi ruang agar anak-anak ini tumbuh dengan empati, bukan dikucilkan,” ujar Gus Rozin.
Ia juga menyampaikan bahwa angka PDBK terus meningkat, baik di lembaga pendidikan umum maupun di lingkungan pesantren. Oleh karena itu, menurutnya, pendidikan inklusif adalah kebutuhan mendesak.
“PDBK bukan aib, bukan pula ketidakwajaran. Mereka adalah bagian dari anak-anak kita yang harus diperlakukan dengan kasih sayang, pendekatan yang tepat, dan kebijakan yang mendukung,” tambahnya.
Lebih jauh Gus Rozin menekankan bahwa pendidikan tanpa diskriminasi dan tanpa segregasi harus menjadi prinsip dasar di setiap satuan pendidikan.
“Kalau gurunya siap, tapi kepala sekolahnya tidak mendukung, maka prosesnya tidak akan berjalan. Semua harus punya komitmen,” tegasnya.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh H. Juair, S.Ag., M.M., M.Si., perwakilan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Turut hadir Sekretaris PWNU Jawa Tengah H. Ahmad Fathur Rohman, Ketua FPMI Pusat Supriyono (Lek Pri), Koordinator Literasi, Numerasi dan Pendidikan Inklusi Hamidulloh Ibda, para pendamping seperti As’adul Yusro, para reviewer dari kalangan akademisi Unwahas dan Unissula, serta peserta dari kalangan Kepala Madrasah, Kepala Sekolah, dan guru-guru Ma’arif.
Leave a Comment